JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). 35 Tahun 2009 Di dalam struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. pdf. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif-alternatif. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Kedua : Pasal 115 ayat (2) UU RI No. Peraturan. Untuk menjawab harapan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN. H. Strict Liability dalam UU Narkotika. Official Site of EKA PEBI HARTIANTY - Gunadarma University"Berkenaan inkonstitusionalitas ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a UU 35 Tahun 2009 adalah tidak beralasan menurut hukum," jelasnya. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Undang-undang No. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pemerintah Hadirkan Tiga Ahli dalam Uji UU Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. kekura ngan. B/2012/PN-KC. D (NIDN. Dr. 35 Tahun 2009 menyebutkan jika : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. File:UU Nomor 35 Tahun 2009. 1 | Maret 2017 Tahun 2009) merupakan derivate dari Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga cathinone yang terdapat dalam daftar Nomor Urut 37 dalam lampiran golongan narkotika golongan I (nomor urut 35 narkotika Undang-Undang Nomor 35 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dimana struktur dasar dari. H. Seperti diketahui, ini merupakan zat atau obat dimana asalnya berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Kelemahan berlakunya UU No. 4751, LL SETNEG : 15 HLM. PP 40-2013 Pelaksanaan UU No 35 - Narkotika. 2008/NO. LAMPUNG_INFO – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. DIKTUM. Penulisan ini mencoba untuk mengungkapkan dan mengu-raikan politik hukum dari UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022. “UUNo. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO ASL BENDOL BIN SUDIRdengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) tahun selama terdakwa. pdf - Dikti . Wajib pajak OP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang memiliki penghasilan bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun (sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1) PP No. Berkas; Riwayat berkas;. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 35, LN. 35 Tahun 2009 Bab I Bab II Bab III Bab IV Ketentuan Umum ( Pasal 1) Dasar, Asas, Dan Tujuan (Pasal 2 s/d 4) Ruang Lingkup (Pasal 4 s/d 8) PENGADAAN : Rencana Kebutuhan Tahunan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. 35 Tahun 2009 tentang. DR. Kamis, 26 Agustus 2021 22:26:37 WIB. Pasal 142. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa ^W˚ vˆµ v„l}ı]l ˆv l}„ v 2. kepri. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. Pengaturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. B/2012/PN-KC. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I. Berita terkait. Tentunya termasuk institusi aparat penegak hukumnya,” kata Djamil. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tindak Pidana Narkotika. Pertimbangan dalam PP 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimbas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) didominasi narapidana kasus-kasus narkotika, khususnya para pengguna. 101, TLN NO. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. 1 | No. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,. Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan peraturan. 35/2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap. BENDERA NEGARA 3. Irzal Rias, SH. Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No. 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 1. Download : Kepres Objek Vital. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau. 2009/ No. Tabel 9: Perbedaan UU No. DASAR HUKUM. REPUBLIK. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan, latar belakang dilakukannya revisi UU Narkotika antara lain meningkatkan. UU 35 Tahun 2009. This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or. 2009. 35/2009 memiliki kencederuangan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam UU tersebut. undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Primair : Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair : Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; i) Bahwa namun ternyata berkas perkara Alvin Jayadi yang dinyatakan2009. Bisnis. com Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika Golongan INarkotika Golongan IINarkotika Golongan III Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu. Diunduh 2747 kali 374. 36. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi. No. Meskipun unsur ’kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak. (Pembimbing I) dan Dr. PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Oleh : IRVAN MAULANA Tim Pembimbing: Prof. 43, TLN No. UU ini diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan narkotika yang setiap tahun naik terus menerus. Pada Gol. PP 40 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “pengguna “ dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (. 2. Fredi Wahyu Putra Adhyaksa Email : [email protected] No. 2/2022 tentang Cipta Kerja tertanggal, 30 Desember 2022. Babak baru revisi memasuki tahap penyampaian Penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian. 044 Suj k: My Library (Rak D) Tersedia: FH1700053: 344. TENTANG. FH150117: 344. Scbelum lahtrnya undang-andang No. 132Mb) Date 2019. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Masih segar dalam ingatan kita tentang telah diperlakukan UU No. pdf - Dikti . 2009/ No. 35 Tahun 2009 Pembentukan. pdf/57. UU RI No. Crime agreements can be applied to children who are in conflict with the law because the offender's child is suspected orPoin kedua UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang (UU) NO. NARKOTIKA. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU No. Didalam pembangunan Indonesia sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia. Psikotropika Golongan I Zat-zat yang termasuk psikotropika golongan I adalah zat yang memiliki daya adiktif sangat kuat dan belum diketahui manfaatnya. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berikut pembagian Narkotika berdasarkan tingkat golongan. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna diatur dalam pasal 116, 121,126,127, 128, 134. Bastanul Siregar , DDTCNews. " Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'Narkotika Golongan I' adalah Narkotika. Fulltext (1. 35 Tahun 2009. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,Dikonfirmasi pada kuasa hukum terdakwa, Rustini SH MH, dirinya membenarkan jika kliennya dikenakan pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan tetap pada tuntutannya untuk memohonkan pembatalan pasal yang mengatur ancaman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I. pdf/45; Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. 147, TLN NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35/2009), dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun karena. 127 ayat (1) huruf a UU RI No. T. 46 WIB. (Dijerat) Pasal 71 UU No 35 Tahun 2009 tentang pemufakatan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Kamis (20/7/2017). Rasuna Said Blok X-5 Kav. 5060, LL SETNEG : 141 HLM. narkotika di tengah masyarakat. com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. UU NO 35 TAHUN 2009 NARKOTIKA. Peraturan Perundang-undangan. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach. UMUM Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. “Melalui revisi UU No. Revisi UU Narkotika memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. UU RI No. Sus. Jurnal Wawasan Yuridika 47 Vol. Ironisnya, sebagian besar pengguna adalah. 9 ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009. R. 6647, jdih. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuannya untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. Dibaca: 83 Oleh Humas BNN 07 Feb 2014. 2007. Oleh : Heru Arfianta. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. KETENTUAN UMUM 2. Penulisan ini mencoba untuk. H 1. go. Najih, Ph. Undang-undang (UU) NO. Download : Peraturan Pemerintah tahun 2002 036 02. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. I UU tentang Narkotika No. Sus/PN. 2007/NO. Pasal 151. Analisis Implikasi UU 35/2009 dan UU 36/2009 (Siti Isfandari, dkk. 1. • Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika (penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional) pada lamp I diatur dengan Peraturan Menkes. Undang-undang Narkoba yang saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. bagaimana perbandingan sistem pidana dan pemidanaan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sekarang serta melihat sistem pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Selain divonis 2 tahun, terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris2. Kepastian itu disampaikan pemohon, Firman. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau. 35, LN. Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU 22/1997, dan tidak mencabut UU 5/1997. NARKOTIKA. Original file (1,275 × 1,950 pixels, file size: 375 KB, MIME type: application/pdf, 96 pages) SE. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga. Author. .